KABUPATEN BEKASI | anker.web.id — Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon II di Pemerintahan Kabupaten Bekasi menuai polemik serius setelah terjadinya pengusiran wartawan saat meliput proses open bidding di GRHA MERIT. Insiden ini memicu kecurigaan publik terhadap transparansi seleksi yang seharusnya terbuka dan akuntabel.
Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Bekasi, Ade Gentong, menilai pengusiran tersebut sebagai sinyal kuat adanya kepanikan panitia seleksi terhadap pengawasan publik. “Kalau prosesnya bersih, tidak ada alasan menghalangi liputan. Ini alarm keras ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Kejanggalan lain muncul pada pengumuman hasil asesmen yang tidak mencantumkan status Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Ade Gentong menduga penghilangan data krusial ini mengarah pada manipulasi hasil.
Polemik kian menguat dengan adanya kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bekasi, terkait dugaan uang Ijon proyek APBD juga menguatkan kecurigaan terhadap gelaran Open Bidding tersebut. Maka KPK harus segera masuk untuk melakukan penyelidikan dan mendalami proses seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon II yang sedang berlangsung, karena dugaan terjadinya aroma mahar jabatan. Adanya kecurigaan pengkondisian nama pemenang sudah dikantongi sebelum proses open bidding berakhir. Sehingga proses tersebut hanya sebatas formalitas belaka. Atas rangkaian diatas terjadinya banyak kejanggalan, Ade Gentong mendesak plt. Bupati Bekasi agar open bidding seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon II segera dibatalkan dan dilakukan seleksi ulang secara terbuka dan independen. Red
