BEKASI – Polemik pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026 di Jawa Barat terus menuai sorotan. Keluhan orang tua terkait perubahan skor, gangguan sistem, hingga kebingungan memahami mekanisme penerimaan murid baru membuat suasana pendaftaran dipenuhi kecemasan dan ketidakpastian. Bahkan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung ke Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk merespons berbagai keluhan masyarakat. �
Menanggapi situasi tersebut, Ade Gentong dari DPP IWO Indonesia menilai instrumen PCMB yang seharusnya menjadi alat pemetaan justru berubah menjadi sumber keresahan bagi jutaan orang tua siswa.
“Kalau instrumen yang dibuat pemerintah lebih banyak menimbulkan kepanikan daripada memberikan kepastian, berarti ada yang salah dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Jangan jadikan rakyat sebagai kelinci percobaan sistem yang belum siap,” tegas Ade Gentong.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul menunjukkan lemahnya kesiapan teknis maupun sosialisasi kepada masyarakat. Padahal PCMB dirancang sebagai tahapan awal untuk memetakan calon murid sebelum proses SPMB berlangsung. �
Ade Gentong menilai Dinas Pendidikan Jawa Barat harus bertanggung jawab penuh atas kegaduhan yang terjadi. Ia bahkan mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat dievaluasi secara serius dan dicopot apabila terbukti tidak mampu memastikan sistem berjalan dengan baik.
“Jangan sampai rakyat yang dipaksa memahami sistem yang berubah-ubah, sementara pihak yang membuat kebijakan justru berlindung di balik alasan teknis. Jika memang gagal mengelola, lebih baik mundur atau dicopot.”
Keresahan publik semakin meningkat setelah muncul laporan perubahan skor secara mendadak pada sistem PCMB. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri mengakui adanya sejumlah persoalan teknis aplikasi dan melakukan perbaikan serta perpanjangan waktu pengisian data hingga 11 Juni 2026.
Ade Gentong menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar masyarakat yang tidak boleh dipertaruhkan oleh sistem yang belum matang.
“Orang tua sudah stres memikirkan masa depan anaknya. Jangan ditambah dengan kebijakan yang membingungkan. Negara harus hadir memberi kepastian, bukan menciptakan kepanikan berjamaah.”
DPP IWO Indonesia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PCMB 2026, memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, serta memastikan tidak ada calon murid yang dirugikan akibat lemahnya persiapan sistem dan koordinasi di lapangan. �
Radar Cirebon + 1
**”Jika instrumen pemetaan saja sudah membuat jutaan orang tua resah, publik berhak bertanya: apakah yang bermasalah sistemnya, atau orang-orang yang mengelolanya? Red
